Jelaskan Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
- Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan
- Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan.
- Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Misi dari penyusunan standar akuntansi pemerintah adalah mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum, mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.
Satuan kerja atau satker terbagi menjadi 6 (enam) jenis yaitu, Satker pusat, Satker atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Satker khusus, Satker Perangkat Daerah (SKPD), Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT), dan Satker Sementara (SKS). Berikut penjelasan tiga jenis satuan kerja:
- Satker Pusat, yaitu satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara atau Lembaga.
- Satker atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara atau Lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.
- Satker Khusus, yaitu satker yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program/kegiatan yang dibiayai dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
- Satker Perangkat Daerah (SKPD), yaitu satker di provinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satker di provinsi/ kabupaten/ kota/ desa yang melaksanakan tugas pembantuan.
- Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT), yaitu satker yang bukan merupakan instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Perusahaan Listrik Negara yang melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan.
- Satker Sementara (SKS), yaitu satker di luar pengertian butir 2 sampai dengan 5, yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kewenangan dan tanggung jawabnya berasal dari Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
Visi dan misi Akuntansi keuangan yaitu, menghasilkan seorang akuntan yang diakui dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang akuntansi, keuangan dan perbankan yang akuntabel, berkarakter dan beretika
Penjelasan sejarah akuntansi secara singkat, Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry book keeping) di Italia pada abad ke 14 dan 15.
Yang dimaksud dengan akuntansi publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya.
Manfaat akuntansi sebagai sistem informasi adalah memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga kegiatan utama bisa dilakukan dengan efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi.
